sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa untuk penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda agar tak merupakan bom waktu sehingga memicu konflik sosial serta kekesaran di tanah air.
dipo pada acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan pada kompleks istana jakarta, senin, menungkapkan penanganan sengketa lahan mesti menggunakan formula saling menguntungkan (win-win solution) selain pendekatan hukum (legal).
upaya itu penting untuk negara tidak dirugikan serta rakyat memperoleh kesejahteraan walaupun dunia usaha sedikit turun Kelebihannya.
dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini seluruh konflik sosial serta kekerasan di tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu antara lain karena tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat dan penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian serta pemetaan badan Informasi geospasial menungkapkan dalam beberapa wilayah masih ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan juga objek wisata transmigrasi.
berkaitan melalui itu dia mengingatkan kembali arahan-arahan presiden di sidang kabinet sempit di 25 juli lalu, khusus terkait melalui penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan diantara negara melalui pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga dicarikan solusinya dengan komprehensif.
pada acara dan dikuti sejumlah gubernur diantara gubernur kaltim, riau juga kalsel serta sejumlah bupati mengenai, diminta untuk mereka terus bekerja juga mengingatkan penduduk jika terkandung konflik lahan untuk dibicarakan terlebih dahulu dan tak menggarap pengrusakan dan pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan selama sumut, sumsel dan lampung untuk diselesaikan melalui tidak salah, adil, juga tertib dalam dua tahun serta dalam waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, tutur dipo.
berkaitan dengan tersebut dibentuk tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan seperti konflik ptpn ii selama sumut, konflik mesuji pada lampung dan konflik ptpn vii dalam cintamanis pada sumsel.
kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi menyatakan memperkenalkan Satu peta (one map) yang adalah turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 tentang info geospasial (ig) dimana harus dibangun di atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan tersebut dilaksanakan proses integrasi info geospasial tematik (igt) yang dibangun oleh instansi tenntang pas dengan fungsi juga kewenangannya.
hasilnya, masih ada tumpang tindih pengalokasian lahan di suatu daerah serta area bidang lahan dan sama.
karena itu kebijakan one map diperlukan dan harus dipercepat agar penyelenggaraan igt dapat diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menyampaikan mesti keputusan presiden untuk menentukan peta mana dan sebagai acuan karena masing-masing instansi memiliki peta sendiri.
dia juga membuka sederat kontroversi selama kebijakan lahan, terutama hutan rakyat, hutan konversi serta perbatasan dan menjadi beranda terdepan.
dia mengatakan rencana pemda agar mengembangkan jalan tol juga kereta api yang dengan hutan rakyat juga hutan lindung sementara ditolak tetapi dalam sisi lain 10 ijin usaha batu bara diberikan ijin.
begitu serta melalui pembangunan jalan di perbatasan yang membutuhkan jalan poros dan dengan hutan lindung dan konservasi.