kejaksaan tinggi (kejati) sulawesi selatan bersama pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan (ppatk) kembali menemukan transaksi masih di rekening tersangka wali kota palopo hpa tenriadjeng kepada rekannya peter nackdi, di jakarta senilai rp40 miliar.
setelah jumlah korupsinya juga sejumlah praktek tindak pidana pencucian uang (tppu) yang dilakukan tersangka. kini kami bersama tim daripada ppatk kembali mendapatkan adanya transaksi baru sebesar rp5,3 miliar daripada rekening wali kota ke rekening tersangka lainnya yaitu peter nackdi dan berada selama jakarta, ujar asisten pidana khusus kejati sulawesi selatan juga barat (sulselbar), chaerul amir, di makassar, selasa.
petar nackdi sendiri juga telah ditetapkan untuk tersangka sebab bersama-sama melalui wali kota melakukan tindak pidana pencucian biaya.
awalnya penyidik cuma menemukan aliran dana sebesar rp5,3 miliar melalui rekening bank bca kemudian dicairkan dulu hanya melalui hitungan produk dengan peter yang seterusnya dimanfaatkan untuk menukar dengan mata uang asing.
Informasi Lainnya:
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Berbisnis Bersama DBC Network
kemungkinan masih ada lagi transaksi keuangan dan dilaksanakan oleh tersangka wali kota sebab rekening yang digunakannya bukan cuma rekening pribadi maupun keluarganya ternyata rekening beberapa orang bawahannya serta digunakan, ujarnya.
chaerul amir menyatakan, tenriadjeng terlibat korupsi dalam kasus pengambilan dana studi tahun 2010 senilai rp1,8 miliar, korupsi dana studi gratis 2011 sebesar rp5,3 miliar juga penyelewengan dana pajak dan retribusi selama kpt sebesar rp1 miliar.
pada tiga angka ini semua kepala dinasnya yang menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi makassar sudah mengakui mau adanya penggunaan dana dan diselenggarakan wali kota.
jadi penetapan wali kota menjadi tersangka tersebut atas keberadaan bukti-bukti, bagus dan terungkap di persidangan kedua terdakwa maupun keterangan saksi-saksi yang lain, katanya.
diungkapkannya, persentasi dan diduga menyertakan pejabat tinggi selama palopo ini diendus melalui berdasar juga mengacu dalam fakta persidangan yang mengindikasikan adanya dana pendidikan dan mengalir ke wali kota palopo, andi tenriadjeng senilai rp5,3 miliar dari total rp7,6 miliar total dana.