Aturan dana kampanye mendesak

indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan publik segera mengeluarkan peraturan pembatasan dana kampanye, menarik supaya partai politik maupun calon legislatif.

seharusnya dari parpol dinyatakan lulus verifikasi, agama itu dikeluarkan namun hingga sekarang belum, tutur peneliti politik icw abdullah dahlan pada diantara selama jakarta, jumat.

dia menilai peraturan itu bermanfaat sebab parpol wajib mencatat juga mencatat dana kampanyenya, disamping supaya memperjelas klausul mengenai dana kampanye bersifat publik pada undang-undang.

misalnya perihal rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan membuat pelaporan dana kampanye oleh karenanya objeknya bukan cuma parpol, ujarnya.

Informasi Lainnya:

menurut dia jika dana kampanye caleg tidak ikut dilaporkan dengan begini pelaporan dana kampanye partai belum mencerminkan laporan sebenarnya, dengan begini beranjak masuk dana kampanye adalah tidak terkontrol.

jangan hingga dana dari tindak pidana masuk untuk pendanaan politik, katanya.

kpu sendiri tengah mempersiapkan regulasi yang memenage rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan harus dibuka juga dilaporkan pembukuannya pada peraturan kpu tentang dana kampanye.

pada prinsipnya kami menginginkan banyak peningkatan mutu penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik lalu.